PEMERINTAH FOKUS PENDIDIKAN KEJURUAN, REVITALISASI SMK TUNJUKKAN DAMPAK POSITIF

[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”3.22″][et_pb_row _builder_version=”3.25″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_text _builder_version=”3.26.5″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”]

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menegaskan, fokus dunia pendidikan saat ini adalah untuk memberikan keterampilan kerja bagi generasi muda. Hal ini dalam rangka menyambut bonus demografi dan persaingan antarnegara yang semakin ketat. Pendidikan dan pelatihan vokasi/kejuruan akan semakin diperkuat seiring bergesernya strategi pembangunan dari pembangunan infrastruktur fisik, menjadi pembangunan manusia.

“Kita ingin pendidikan yang fokus pada keterampilan bekerja. Ini sangat penting,” pesan Presiden Joko Widodo dalam sambutannya pada pembukaan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2019 di Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Bojongsari, Depok, Jawa Barat, Selasa (12/2/2019).

Kunci bagi Indonesia untuk mempersiapkan diri dalam memenangkan persaingan terletak pada kualitas sumber daya manusianya. Selain infrastruktur yang telah dibangun dalam empat tahun terakhir, peningkatan kualitas manusia menjadi prasyarat agar Indonesia tidak terjebak dalam perangkap pendapatan menengah (middle income trap). “Apabila kita bisa meng-upgrade secepat-cepatnya sehingga levelnya melebihi negara-negara di kanan-kiri kita, itulah namanya kemenangan kita dalam bersaing,” kata Presiden.

Memasuki tahun ketiga pelaksanaan revitalisasi sekolah menengah kejuruan (SMK), sesuai dengan amanat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK, beberapa capaian positif mulai terlihat. Seiring dengan meningkatnya angka partisipasi kerja lulusan SMK pada tahun 2018, angka tingkat pengangguran terbuka (TPT) dari lulusan SMK setiap tahunnya semakin menurun.

“Memang ini datanya dari sakernas (survei angkatan kerja nasional), yaitu (di bulan Februari) 2016 sebesar 9,84 persen dan pada tahun 2017 sebesar 9,27 persen. Sedangkan pada tahun 2018 sebesar 8,92 persen. Jadi sebenarnya trennya menurun,” disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy.

Jumlah lulusan SMK yang bekerja mengalami tren kenaikan. Pada bulan Februari tahun 2016 tercatat sebanyak 12,37 juta, kemudian meningkat menjadi 13,53 juta pada 2017, dan sebanyak 14,54 juta orang pada tahun 2018. Mendikbud menyatakan optimismenya terhadap program Revitalisasi SMK yang secara efektif dimulai pada tahun 2017.

Penyesuaian Kurikulum dan Kerja Sama Industri

Untuk mengembangkan pendidikan kejuruan yang selaras dengan kompetensi kebutuhan pengguna lulusan (link and match), maka Kemendikbud telah melakukan penyesuaian dan pengembangan kurikulum pendidikan kejuruan. Jika sebelumnya menggunakan pendekatan dari supply-driven, maka saat ini kurikulum telah disesuaikan menjadi demand-driven agar dunia usaha dan dunia industri (DUDI) semakin aktif terlibat dalam proses pendidikan kejuruan di SMK.

“Jika selama ini SMK berjalan dengan berdasarkan persepsi dari sisi pendidikan saja, seakan nantinya akan dibutuhkan di dunia kerja. Sekarang SMK berjalan sesuai dengan permintaan dunia usaha dan industri. Yaitu dengan cara menyusun kurikulum dengan bekerja sama dengan DUDI. Bahkan DUDI diberi porsi untuk menentukan kurikulum sebesar 70 persen,” jelas Mendikbud.

Komitmen jangka panjang yang saling menguntungkan antara SMK dengan dunia usaha dan dunia industri juga terus diperkuat. “Sejak dilakukannya revitalisasi SMK itu, sudah ada 2700-an industri yang menjalin kerja sama dengan SMK. Dan itu kerja sama yang riil,” tutur Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen), Hamid Muhammad.

Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kebekerjaan lulusan SMK, Kemendikbud mendorong peningkatan kapasitas SMK menjadi Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP-P1). Dirjen Dikdasmen menyampaikan bahwa berdasarkan data Direktorat Pembinaan SMK, saat ini terdapat 64 skema sertifikasi level 2 dan 3 yang digunakan oleh LSP-P1 SMK.

Sampai dengan awal tahun 2019, Kemendikbud bersama BNSP telah menyiapkan skema sertifikasi kualifikasi level II dan III untuk digunakan di LSP-P1 SMK dan diharapkan dapat meningkatkan akses sertifikasi kepada para siswa SMK. Dan sejak tahun 2016, tercatat 184.816 siswa SMK telah memperoleh sertifikasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Sampai dengan awal tahun 2019, Kemendikbud bersama BNSP telah menyesuaikan 146 kompetensi keahlian pendidikan kejuruan di SMK. Dan sebanyak 1650 SMK telah melaksanakan sinkronisasi kurikulum.

Pemenuhan Guru Produktif

Presiden berharap semakin banyak guru sekolah menengah kejuruan (SMK) yang terampil dalam membimbing siswanya agar memiliki keterampilan dan kompetensi kerja yang baik. “Guru yang terampil harus lebih banyak dari guru normatif,” pesannya.

Saat ini Kemendikbud terus memperkuat guru-guru SMK melalui berbagai program pelatihan, kursus singkat, dan magang industri baik di dalam maupun luar negeri, serta program sertifikasi keahlian ganda. Hal ini untuk mendorong revitalisasi vokasi secara keseluruhan dan dapat menghasilkan lulusan yang bisa bersaing di dunia kerja. “Target guru berkeahlian ganda pada 2019 ini mencapai 40 ribu guru,” ujar Mendikbud.

Hingga akhir 2018, program Peningkatan Jumlah dan Kompetensi Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK yang telah terlaksana yaitu Peningkatan Kompetensi Guru Kejuruan. Capaiannya adalah 1) Penyiapan Sistem Pendataan Calon Peserta Uji Kompetensi Keahlian (UKK); 2) Identifikasi/Pemetaan calon Guru Sasaran Uji Kompetensi Keahlian di 219 SMK revitalisasi; 3) Diklat Guru Produktif, pada 104 guru produktif Bidang Teknologi dan Rekayasa, Energi dan Pertambangan, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Bisnis dan Manajemen, serta Seni dan Industri Kreatif.

Penumbuhan Minat Kewirausahaan

Pengembangan pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan kompetensi siswa di era industri 4.0 menjadi salah satu fokus Kemendikbud. Materi Pengembangan muatan Revolusi Industri 4.0 menjadi muatan wajib bagi SMK penerima bantuan revitalisasi. Sembilan jenis muatan industri 4.0 tersebut di antaranya Augmented Reality/Virtual Reality (AR/VR), 3D Printing, Tourism Promotion, Game Development, Smart School, Internet of Things, E-Commerce, dan Kewirausahaan.

Selain bekerja di industri atau melanjutkan studi di jenjang pendidikan tinggi, lulusan SMK juga didorong menjadi wirausaha kreatif. “Salah satu alternatif yang bagus ya mendorong anak-anak untuk menjadi wirausaha. Terutama anak-anak yang memiliki imajinasi yang kuat, punya mimpi besar, sebaiknya disiapkan untuk menjadi wirausaha,” kata Mendikbud.

Program SMK Pencetak Wirausaha mendorong pembelajaran tentang etika, nilai (value), kemampuan (ability)dan perilaku (attitude) dalam menghadapi tantangan hidup untuk memperoleh peluang dengan berbagai risiko yang dihadapi. Pengembangan Pembelajaran Kewirausahaan di SMK telah diimplementasikan dalam berbagai bentuk pembelajaran berbasis produksi dan bisnis melalui beberapa pendekatan, di antaranya teaching factorytechno parkbusiness center di sekolah.

Direktorat Pembinaan SMK dan The Southeast Asian Ministers of Education Organization (SEAMEO) Secretariat sudah menghasilkan 3.132 siswa wirausaha melalui program Sekolah Pencetak Wirausaha (SPW) Batch 1 sampai dengan Batch III. Program ini telah diikuti 175 SMK di 34 Provinsi. Sebanyak 206 sertifikat telah dibagikan kepada para siswa yang mampu menghasilkan omzet Rp5 juta sampai dengan >Rp25 juta dalam 3 bulan.

Fitry Anita Rahman, siswi SMK Negeri 1 Cikalongkulon Cianjur, menjadi salah satu penerima sertifikat SPW dengan omzet Rp23 juta dalam 3 bulan. Siswi program Agribisnis Ternak Unggas ini mengaku tidak kesulitan membagi waktu antara berwirausaha dengan belajar. Sekolah memberikannya keleluasaan untuk bereksperimen melalui kelas khusus wirausaha. “Di sekolah aku, khusus sekolah pencetak wirausaha itu dikasih waktu bebas dua puluh jam seminggu. Kita bebas pakai untuk kegiatan wirausaha. Jadi gak kesulitan (membagi waktu),” ungkapnya.

Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Cikalongkulon Cianjur, Sumariyah, mengungkapkan bahwa sekolah berkomitmen mendorong minat dan bakat siswa dalam berwirausaha. Baginya, pembelajaran kewirausahaan siswa SMK sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan diri, serta menumbuhkan karakter positif siswa, seperti kreativitas, kemandirian, dan bekerja keras. (*)

**Disiapkan oleh Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kemendikbud dan Tim Komunikasi Pemerintah Kemenkominfo

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

FOKUS PEMBANGUNAN MANUSIA MELALUI SEKTOR PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”3.22″][et_pb_row _builder_version=”3.25″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_text _builder_version=”3.26.5″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”]

Setelah gencar melakukan berbagai pembangunan infrastruktur yang bermanfaat sebagai sabuk pemersatu bangsa, penguat interkonektivitas, serta pendorong proses ekonomi yang semakin efektif dan efisien, saat ini, pemerintah mengalihkan fokus pembangunan ke pembangunan sumber daya manusia (SDM). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah menyiapkan tiga fokus pembangunan manusia di sektor pendidikan dan kebudayaan. Di antaranya, pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan karakter yang menjadi prioritas pada jenjang pendidikan dasar, serta penyiapan generasi yang cakap dan terampil melalui jenjang pendidikan menengah dan pendidikan masyarakat.

Presiden Joko Widodo berpesan agar pembangunan karakter bangsa, budi pekerti, sopan santun, nilai-nilai etika, dan agama harus menjadi perhatian dunia pendidikan ke depan. “Kita semua merayakan dengan bergembira. Tapi ingat bahwa pembangunan karakter bangsa, budi pekerti, sopan santun, nilai-nilai etika, agama ke depan harus menjadi perhatian dunia pendidikan kita dalam rangka pembangunan sumber daya manusia yang memiliki karakter dan kualitas yang baik,” disampaikan Presiden Joko Widodo di Karanganyar, Jawa Tengah (2/5/2019).

Tema Hari Pendidikan Nasional Tahun 2019 adalah “Menguatkan Pendidikan, Memajukan Kebudayaan”. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengungkapkan bahwa tema ini mencerminkan pesan penting Ki Hajar Dewantara terkait hubungan erat pendidikan dan kebudayaan. “Perpaduan dunia pendidikan dan kebudayaan sangat penting dalam menciptakan ekosistem yang syarat nilai dan pengalaman, guna membingkai hadirnya sumber daya manusia yang berkualitas, demi terwujudnya Indonesia yang berkemajuan,” terangnya.

Peranan Kebudayaan dalam pembangunan nasional menjadi semakin kuat dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, serta Strategi Kebudayaan hasil rekomendasi Kongres Kebudayaan tahun 2018. “Implementasinya diharapkan semakin meningkatkan ketahanan budaya, dan mampu mengambil peran di tengah peradaban dunia,” ujar Muhadjir.

Mendikbud berpendapat bahwa proses pendidikan hendaknya tak semata-mata terkait pencerdasan secara intelektual saja, tetapi juga pematangan emosional, sosial, dan spiritual yang memperkuat karakter bangsa. “Pendidikan karakter dimaksudkan untuk membentuk insan berakhlak mulia, empan papan, sopan santun, tanggung jawab, serta budi pekerti yang luhur,” tuturnya.

Hadirnya Generasi Z yang terlahir di era digital, serta pesatnya teknologi saat ini hendaknya dapat dimanfaatkan para pendidik untuk menerapkan pendidikan berbasis teknologi digital dengan sentuhan budaya Indonesia. “Hal penting yang perlu diperhatikan adalah pengoptimalan peran tri pusat pendidikan, yakni keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ketiga pusat pendidikan tersebut harus saling mendukung dan menguatkan,” ujar Mendikbud.

“Kecintaan dan kebanggaan pada simbol-simbol negara juga harus terus ditanamkan kepada generasi muda agar semakin kuat rasa nasionalismenya dan berjiwa patriot,” tambah Muhadjir.

Sementara itu, ikhtiar membekali keterampilan dan kecakapan generasi muda perlu disertai pula dengan penanaman jiwa kewirausahaan. Mendikbud meyakini bahwa pendidikan yang baik dan terarah akan berdampak pada pelejitan kualitas sumber daya manusia.

“Prosesnya tentu tak sebatas pembelajaran di ruang-ruang sekolah, tetapi juga melibatkan secara proaktif segenap pemangku kepentingan, dari keluarga, masyarakat, hingga dunia usaha dan dunia industri (DUDI),” terangnya.

Saat ini Indonesia juga bersiap memasuki era Revolusi Industri 4.0 yang ditandai bekerjanya peranti-peranti digital baru serba canggih yang memadukan basis kinerja internet of thing, artificial intelligence, advance robotic,hingga big data analytics. Hal ini tentunya peru segera direspons dengan penyiapan sumber daya manusia yang andal, sekaligus mampu menciptakan ragam peluang baru secara kreatif, justru di tengah ancaman disrupsi, ketika banyak jenis pekerjaan manusia tergantikan mesin.

“Revitalisasi pendidikan vokasi, misalnya, dilakukan guna mempersiapkan itu semua. Tentu saja hal tersebut bagian dari kebijakan yang lebih komprehensif, yang terkait pula dengan perbaikan mutu guru hingga kelengkapan sarana prasarana yang dibutuhkan,” kata Muhadjir.

Gotong royong Memajukan Bangsa

Bapak Pendidikan Nasional, Ki Hadjar Dewantara menyampaikan, “Setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah”. Hal ini dapat dimaknai sebagai pesan penting agar seluruh warga bangsa proaktif dalam proses pendidikan. “Ikhtiar memajukan pendidikan bagi hadirnya sumber daya manusia yang berkualitas tentu tidak semata-mata bergantung kepada pemerintah pusat, tetapi juga proaktifnya pemerintah daerah dan segenap pemangku kepentingan lainnya, terutama DUDI,” ungkap Mendikbud.

Sebagaimana diketahui bersama, pendidikan merupakan salah satu urusan kongruen yang tanggungjawabnya dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Saat ini, sekitar 63 persen anggaran fungsi pendidikan disalurkan pemerintah ke daerah melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). “Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan semakin proaktif dalam mendorong kemajuan dunia pendidikan dan kebudayaan,” kata Mendikbud.

Pembangunan pendidikan dan kebudayaan dalam rangka penguatan sumber daya manusia yang berkualitas akan berjalan secara optimal bilamana terwujudnya sinergi dan peran aktif antara pemerintah, pemerintah daerah, dan segenap pemangku kepentingan.

“Marilah kita konsentrasikan segenap potensi pendidikan nasional yang menitikberatkan pembangunan manusia yang dilandasi karakter yang kuat, keterampilan, dan kecakapan yang tinggi, sehingga mampu menjawab tantangan perkembangan zaman yang semakin kompetitif,” ajak Mendikbud. (*)

**Disiapkan oleh Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kemendikbud dan Tim Komunikasi Pemerintah Kemenkominfo

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]